Inisiatif Baru Bank Sentral Brasil Melawan Perjudian Ilegal
Dalam menanggapi kekhawatiran yang meningkat mengenai pasar taruhan olahraga ilegal dan perjudian online, Bank Sentral Brasil (BACEN) kini mengintensifkan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Langkah ini diambil menyusul peringatan dari Pengadilan Akun Federal Brasil (TCU) tentang kurangnya pengawasan dalam aktivitas tersebut. Bank Sentral telah mengeluarkan peraturan baru yang menyasar individu dan entitas yang terlibat dalam perjudian ilegal. Tujuan inisiatif ini adalah untuk memperluas analisis risiko penipuan dan mendeteksi transaksi keuangan yang terkait dengan perjudian online yang dilakukan oleh perusahaan tanpa izin resmi.
Alasan dan Sasaran Pengawasan
Pada hari yang sama ketika TCU menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat, BACEN mengumumkan resolusi ini. Berdasarkan hasil audit, sekitar 41% hingga 51% dari pasar perjudian saat ini dijalankan oleh aktivitas ilegal, dengan nilai transaksi berkisar antara BRL26 miliar hingga BRL40 miliar setiap tahunnya.
Ketentuan Baru dan Implementasi
Dokumen regulasi ini mencakup artikel khusus tentang taruhan. Mulai 30 November 2026, lembaga keuangan diwajibkan untuk lebih ketat dalam memantau dan berbagi data mengenai indikasi penipuan, termasuk operator taruhan tanpa izin. Mulai 1 Desember, lembaga tersebut harus melaporkan setiap transaksi yang dicurigai terkait aktivitas taruhan ilegal. Sistem akan menandai informasi mengenai pemain yang bertaruh di situs ilegal dan perusahaan yang memproses pembayaran semacam itu.
Dampak dan Konsekuensi
Sistem Pelaporan Penipuan, yang juga digunakan dalam melacak penipuan transaksi Pix, akan diaplikasikan untuk mengawasi aktivitas ini. Laporan yang disetujui TCU mengungkapkan adanya risiko besar seperti pencucian uang, pengaturan skor, dan penghindaran pajak akibat perjudian ilegal. Langkah ini diharapkan dapat membantu Bank Sentral Brasil mengurangi dampak negatif dari aktivitas tersebut dan meningkatkan ketertiban pasar judi. Ini juga mendukung inisiatif pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan yang lebih efektif.
